Oleh : Bhakti S. Kegawa, Aktivis Kabupaten Bogor.
Ada sesuatu yang sangat keliru bahkan menjijikkan dalam cara sebagian elite di Kabupaten Bogor memahami arti pembangunan.
Ketika sekolah-sekolah masih kekurangan meja dan kursi, ketika ruang kelas tak layak pakai, ketika jalan-jalan rusak menjadi pemandangan harian, ketika pelosok desa masih gelap tanpa lampu penerangan, dan ketika Puskesmas berjuang melayani rakyat dengan fasilitas terbatas, DPRD Kabupaten Bogor justru dengan percaya diri menggelontorkan Rp120 miliar Dana Pokok Pikiran (Pokir) untuk videotron dan sound system.
Rp100 miliar untuk videotron, Rp20 miliar untuk mikrofon dan sistem suara. Angka ini bukan sekadar besar. Angka ini adalah tamparan keras bagi akal sehat dan nurani publik.
Pertanyaannya sederhana namun mendasar: untuk siapa layar raksasa itu berdiri? Apakah Videotron bisa menggantikan ruang kelas yang roboh? Apakah sound system mampu menyembuhkan pasien di Puskesmas yang kekurangan alat medis? Ataukah proyek ini hanya menjadi panggung megah bagi elite untuk memamerkan diri, sementara rakyat diminta bersabar?
Lebih menyakitkan lagi, alokasi Pokir ini tidak terjadi secara alamiah, melainkan dipaksakan. Dipaksakan di tengah daftar kebutuhan rakyat yang menumpuk dan belum tersentuh.
Dipaksakan ketika anggaran selalu disebut “terbatas” setiap kali rakyat bicara soal pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Di sinilah kecurigaan publik menemukan pijakannya.
Di ruang-ruang diskusi masyarakat, beredar dugaan serius bahwa proyek Pokir bernilai ratusan miliar ini sarat kepentingan tersembunyi. Dugaan adanya cashback dari penyedia kepada oknum anggota dewan dengan kisaran 30–40 persen, bukan lagi bisik-bisik, melainkan kegelisahan kolektif.
Jika dugaan ini benar, maka jelas bahwa yang sedang dibangun bukanlah fasilitas publik, melainkan mesin pencetak uang bagi segelintir elite.
