PORTALBOGOR.COM - Ketika sejumlah jenazah pasien tak bisa segera dimakamkan karena terkendala administrasi di berbagai RSUD milik Pemkab Bogor, hingga membuat publik terkejut. Peristiwa memilukan ini bukan hanya menyentil aspek teknis pelayanan rumah sakit, tetapi juga memperlihatkan wajah buram dari sistem kesehatan yang semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.
Kondisi ini menunjukkan betapa sistem kesehatan kita telah terperosok dalam pusaran logika bisnis. Segala sesuatu diukur lewat transaksi dan nominal, hingga urusan paling sakral pun—mengurus jenazah—terhambat hanya karena persoalan biaya.
Pidato perdana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, muncul tepat waktu dan menjadi kritik yang relevan terhadap kondisi tersebut.
Dalam pidatonya, Dedi secara tegas menolak paradigma kesehatan yang hanya berfokus pada obat, alat medis, dan rumah sakit sebagai ukuran utama pembangunan.
“Kalau itu selalu jadi tujuan utama dalam pembangunan, maka sampai dunia ini berakhir kesehatan tidak akan pernah selesai,” ucap Gubernur Jawa Barat pada Jumat (21/1).
Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa kesehatan sejatinya harus dimulai dari pola hidup sehat, budaya gotong royong, dan solidaritas sosial. Bukan sekadar proyek yang dinilai sukses karena banyaknya pembangunan rumah sakit atau pembelian alat kesehatan mahal.
Dalam konteks RSUD di Kabupaten Bogor, peristiwa jenazah yang tertahan karena biaya menguatkan pesan Dedi Mulyadi bahwa kesehatan telah dipersempit hanya pada urusan fasilitas, bukan pada nilai-nilai kemanusiaan. Disinilah nilai dasar Pancasila mengalami degradasi, ketika keadilan sosial digantikan oleh kalkulasi untung-rugi.
“Kesehatan bukan hanya pengobatan, tetapi membangun manusia yang sehat sejak awal,” tegasnya.
Kritik Dedi tak hanya bersifat filosofis, melainkan mengajak semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, untuk mengembalikan esensi kesehatan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.
