PORTAL BOGOR, Bandung – Aktivis lingkungan sekaligus Wakil Ketua Bidang Lingkungan Himpunan Alumni IPB (HA IPB), Cepi Al Hakim, menegaskan perlunya transformasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jawa Barat.
Dalam Rapat Komisi Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Jawa Barat, Selasa (23/06/2026), ia menyoroti krisis air di Kecamatan Nanggung, Jasinga, dan Tenjo, Kabupaten Bogor, sebagai alarm nyata kerusakan sistem hidrologis di kawasan hulu.
Diketahui, di Desa Parakan Muncang dan Desa Kalongliud Kecamatan Nanggung dilanda kekeringan ekstrem, 1.177 jiwa (322 KK) terdampak, puluhan hektar sawah terancam gagal panen akibat irigasi rusak.
*Jasinga:* Hulu Sungai Cidurian pasca banjir bandang 2026 menyebabkan kerusakan Bendungan Sendung. Desa Sipak, Pamagarsari, Setu, Koleang, hingga Bagoang Pangaur mengalami kekeringan dan gagal panen.
*Tenjo:* Desa Bojong juga terdampak, pasokan air tak stabil membuat petani kehilangan hasil panen.
Cepi menilai respons pemerintah masih reaktif, seperti penyaluran 15.000 liter air bersih oleh BPBD, namun belum menyentuh akar masalah.
Menurut Cepi, pendekatan pengelolaan DAS selama ini terlalu kaku, hanya fokus pada biofisik (lereng, tanah, curah hujan), sementara faktor perilaku manusia dan ekonomi-politik penguasaan lahan diabaikan.
“Kecepatan kerusakan kawasan lindung jauh lebih masif dibandingkan laju rehabilitasinya karena keuntungan finansial dari eksploitasi lahan lebih memikat daripada nilai konservasi,” tegasnya.
Cepi mendesak DSDA Jawa Barat mengadopsi tiga langkah konkret: Integrasi hukum dan valuasi ekonomi: Deliniasi hulu-hilir harus jadi produk hukum mengikat, terintegrasi dengan NPAP dan valuasi air.
