PORTALBOGOR.COM, KOTA BANDUNG - Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat berubah menjadi panggung protes politik ketika seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memilih walk out yang digelar pada Jumat, 16 Mei 2025.
Aksi walk out itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas pernyataan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilai mencederai kehormatan lembaga legislatif.
Hal tersebut dipicu oleh pernyataan Dedi Mulyadi dalam kegiatan Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu, yang menurut Fraksi PDIP telah merendahkan martabat DPRD.
Ketegangan kian memuncak ketika Gubernur Jawa Barat tak hadir dalam rapat penting ini dan hanya mengutus Wakil Gubernur Erwan Setiawan sebagai perwakilan.
“Pernyataan Gubernur pada saat Musrenbang di Cirebon beberapa hari lalu menyinggung marwah DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami minta Gubernur memberikan klarifikasi,” ujar Doni Maradona Hutabarat, anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, saat menyampaikan interupsi.
Aksi walk out dilakukan serentak oleh seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Pimpinan DPRD dari PDIP, Ono Surono.
Meskipun demikian, rapat paripurna tetap berlanjut untuk membahas pandangan fraksi dan tanggapan Gubernur Jawa Barat terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Absennya Dedi Mulyadi dalam momen penting ini mencerminkan lemahnya komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif di level provinsi.
Hal ini dinilai telah menimbulkan kesan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat cenderung abai terhadap dinamika demokrasi yang sehat, terlebih ketika pernyataan seorang kepala daerah justru memicu konflik kelembagaan.
