PORTALBOGOR.COM, CIBINONG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor menggelar rapat bersama 97 kontraktor pelaksana proyek pembangunan guna menindaklanjuti dampak serius dari kebijakan penutupan aktivitas tambang batu dan tanah di wilayah Rumpin, Cigudeg, dan Parungpanjang.
Kebijakan tersebut diketahui dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan telah memicu kelangkaan pasokan bahan baku konstruksi di lapangan.
Rapat yang digelar pada Senin (6/10/2025) itu dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Suryanto Putra, untuk mendengarkan langsung keluhan para penyedia jasa proyek yang terdampak.
"Kami sengaja mengundang rekan-rekan penyedia jasa untuk membahas dampak penutupan aktivitas tambang di kecamatan Rumpin, Cigudeg, Parungpanjang Kabupaten Bogor, hari ini. Ada surat dari rekan penyedia jasa terkait terhambatnya suplai bahan baku konstruksi," ujar Suryanto saat membuka rapat pada Senin (6/10).
Sebelumnya, Dinas PUPR juga telah berdialog dengan pelaku batching plant yang melaporkan adanya kenaikan harga agregat dan pasir hingga Rp120 ribu per kubik akibat penutupan tambang tersebut.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan pembengkakan biaya proyek yang nilainya telah terikat kontrak.
Karena itu, Dinas PUPR akan segera melakukan kajian cepat untuk menentukan apakah situasi ini dapat dikategorikan sebagai force majeure (keadaan kahar) atau perlu kompensasi pembiayaan proyek.
"Maka dari itu, kami ingin mendengar keluhan penyedia. Dari batching plant dari rapat kemarin ada keinginan agar tambang dapat dibuka lagi. Baru selesai lelang dan mulai kerja ternyata ada kondisinya seperti ini. Ini luar biasa buat kita semua," jelas Suryanto.
Menurut Suryanto, alternatif suplai material dari wilayah lain juga terkendala. Material dari Cariu digunakan untuk kebutuhan lokal, kualitas di Sudamanik tidak memenuhi standar, sementara jalur distribusi dari Bojonegara, Banten sudah padat.
