PORTALBOGOR.COM, KOTA BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan pihaknya belum dapat memberlakukan kebijakan pendidikan ala militer bagi anak bermasalah, sebagaimana yang diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedie A. Rachim menilai, hingga kini belum ada kejelasan mengenai kriteria yang harus dipenuhi seorang anak agar dimasukkan ke dalam program pendidikan militer tersebut.
Wacana pendidikan berkonsep barak ala militer ini sebelumnya dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai solusi penanganan anak-anak yang dinilai berperilaku menyimpang atau tidak disiplin.
Namun Dedie A. Rachim menegaskan, tanpa parameter yang pasti, kebijakan ini berisiko salah sasaran dan dapat memperburuk persoalan di lapangan.
“Jangan kemudian kriteria itu tidak jelas dan kita salah memilih, kalau setiap anak dikirim ke barak, nanti barak penuh juga, banyak soalnya kriteria anak nakal,” jelas Wali Kota Bogor yang dikutip portalbogor.com dari radarbogor.jawapos.com pada Sabtu (3/5).
Dedie A. Rachim juga menyampaikan bahwa jika Pemerintah Provinsi telah menetapkan kriteria teknis dan terukur, pihaknya tidak akan ragu untuk mengikuti kebijakan tersebut.
Namun selama kriteria masih bersifat umum dan multitafsir, Pemkot Bogor memilih untuk tidak gegabah menerapkannya.
“Apabila kriterianya sudah jelas, seperti main game 12 jam dalam sehari, meresahkan lingkungan tidak taat ke orang tua, mangga silakan dicari, kita masukan ke barak,” tegasnya.
Kekhawatiran Dedie A. Rachim tak hanya sebatas pada kriteria, tetapi juga pada potensi terganggunya proses belajar siswa.
