PORTALBOGOR.COM, CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai menindaklanjuti sejumlah Instruksi Presiden (Inpres) yang berfokus pada ketahanan pangan nasional melalui rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade di Ruang Rapat Wabup pada Selasa, 15 April 2025.
Turut hadir jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyusun strategi teknis dalam mempercepat pembangunan jaringan irigasi, optimalisasi penyuluhan pertanian, serta penguatan cadangan beras pemerintah.
Tiga instruksi yang menjadi acuan utama Pemkab Bogor antara lain Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang optimalisasi peran penyuluh pertanian, serta Inpres Nomor 6 Tahun 2025 terkait pengelolaan gabah dan cadangan beras nasional.
Langkah cepat Pemkab Bogor ini menandai keseriusan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan, mempercepat pencapaian swasembada, serta memastikan sistem distribusi beras yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
"Instruksi kepada daerah di antaranya menyediakan dukungan program, anggaran dan dokumen perizinan, penyediaan lahan siap bangun dan akses pendukung serta penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi, dan menerima hasil kegiatan dari pemerintah pusat dan melakukan operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi pasca serah terima,” jelas Jaro Ade pada Selasa (15/4).
Dari sisi penguatan penyuluhan pertanian, Pemkab Bogor diminta untuk memastikan data yang akurat, memfasilitasi pengalihan ASN penyuluh pertanian kepada Kementerian Pertanian, dan mendorong peran aktif penyuluh dalam mendampingi petani.
Sinergi lintas sektor dan peningkatan kualitas penyuluhan menjadi elemen penting dalam menjaga produktivitas pertanian di tingkat lokal.
“Pemkab Bogor diminta menyiapkan data dan memfasilitasi pengalihan ASN penyuluh pertanian dari kabupaten kota kepada Kementerian Pertanian, menugaskan para penyuluh pertanian untuk mendukung swasembada pangan, pembinaan kelembagaan petani dan meningkatkan fungsi balai penyuluhan, dan pemutakhiran data pertanian bersama Kementerian Pertanian,” ujar Jaro Ade.
Pada aspek pengadaan gabah dan beras, Pemkab Bogor akan melakukan koordinasi intensif dengan Forkopimda.
