PORTALBOGOR.COM, JAKARTA - Komite Pemantau Legislatif Indonesia (KOPEL Indonesia) menilai gelombang aksi mahasiswa yang menuntut pembubaran DPR usai tragedi meninggalnya driver ojek online (25/8/2025) di Jakarta, merupakan puncak akumulasi kekecewaan rakyat atas kinerja DPR yang dianggap gagal menjalankan fungsi representasi.
Koordinator Divisi Riset dan Advokasi KOPEL Indonesia, Anwar Razak, menyatakan bahwa sikap publik ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan akibat tumpukan masalah yang tak pernah diselesaikan DPR maupun pemerintah.
“Sebagai sikap publik, wajar bisa dipahami. Ini adalah rentetan kekecewaan, bukan hanya (karena masalah) hari ini," ujar Anwar Razak yang dikutip portalbogor.com dari laman penajabar.com pada Minggu (31/8).
KOPEL menegaskan peristiwa ini merupakan ekspresi akumulasi amarah rakyat akibat kebijakan elitis dan perilaku wakil rakyat yang semakin jauh dari kepentingan publik.
"Misalnya terkait RUU perampasan aset hingga masyarakat adat yang belum disahkan. Ditambah lagi isu kenaikan tunjangan DPR ditengah rendahnya kinerja mereka, bahkan sempat melabeli publik dengan istilah 'tolol',” jelasnya.
Tragedi dalam aksi unjuk rasa belakangan menelan korban jiwa, termasuk seorang pengemudi ojol di Jakarta dan seorang staf Pemkot Makassar, serta memicu kerusuhan diberbagai daerah.
Berbicara di Depan Content Creator, Teguh Santosa Bandingkan Empat Pemimpin Besar Indonesia
"Kerusuhan ini bukan semata-mata akibat benturan di jalanan, melainkan akumulasi dari amarah rakyat yang dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat dan perilaku wakil rakyat yang semakin jauh dari nurani bangsa," ujar KOPEL Indonesia.
KOPEL menegaskan bahwa gejolak demonstrasi yang berujung pembakaran gedung diberbagai daerah hanyalah simbol kemarahan masyarakat terhadap DPR.
"DPR hari ini telah gagal dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai representasi rakyat. Perilaku wakil rakyat telah meruntuhkan martabat parlemen," bebernya.
