PORTALBOGOR.COM, CIGUDEG - Forum Komunikasi Jurnalis Bumi Putra (FKBP) Bogor Barat mengkritik minimnya kehadiran aparatur kecamatan di wilayah Leuwiliang dan Pamijahan, Kabupaten Bogor, dalam penanganan korban banjir dan longsor, Senin (27/4/2026).
FKBP menilai Kabupaten Bogor tengah berada dalam kondisi darurat keadilan sosial menyusul polemik distribusi bantuan untuk korban bencana di Desa Purasari dan Purwabakti yang dinilai tidak merata.
Sorotan utama ditujukan pada kinerja aparatur pemerintah di tingkat kecamatan yang dianggap kurang hadir secara langsung di lapangan saat warganya mengalami musibah.
"Kami melihat mereka yang bekerja di pemerintahan, seperti di kecamatan, yang nota bene digaji dari uang rakyat, justru minim dedikasi, simpati, dan empati," ujar Umar, koordinator FKBP wilayah Leuwiliang, Senin (27/4/2026).
Umar menegaskan bahwa pejabat ditingkat kecamatan semestinya mengambil inisiatif tanpa perlu menunggu laporan administrasi turun dari atas.
Menurutnya, kehadiran fisik dan kepedulian langsung jauh lebih bermakna bagi warga terdampak dibanding sekadar pendataan dari balik meja.
"Minimal camat menginisiasi staf untuk patungan, atau turun langsung ke lokasi meninjau dan membersamai korban," tambah Umar.
Bantuan Dinilai Tidak Merata
FKBP secara khusus menyoroti distribusi bantuan bagi korban bencana di Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, dan Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, dua wilayah yang terdampak banjir dan longsor.
