PORTALBOGOR.COM, BOGOR – Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai gagal oleh HMI Komisariat Fakultas Ekonomi Universitas Ibn Khaldun (FE UIKA) Bogor dalam menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Formature HMI Komisariat Fakultas Ekonomi Universitas Ibn Khaldun (FE UIKA) Bogor menyebut bahwa arah kebijakan ekonomi nasional justru memperburuk ketimpangan dan menjerat rakyat dalam ketergantungan utang luar negeri.
Dalam rilis resminya, Luthfi Surya Saputra, Formatur HMI Komisariat FE UIKA, menilai narasi “penerus pembangunan” yang digaungkan pemerintah hanya sebatas slogan tanpa bukti konkret di lapangan.
Menurut Luthfi Surya Saputra, stagnasi ekonomi, tingginya angka pengangguran muda, serta membengkaknya utang luar negeri sebagai bukti lemahnya arah kebijakan ekonomi nasional.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran telah gagal mewujudkan pertumbuhan inklusif yang dijanjikan. Target 8% GDP hanya berujung pada proyeksi stagnan sekitar 5.1% di 2025, dengan Q2 mencapai 5.12% year-on-year tapi didorong ekspor sementara pengeluaran pemerintah turun 0.33% akibat realokasi ke program prioritas yang bermasalah,” ujar Luthfi yang dikutip dari Press Release HMI Komisariat FE UIKA pada Selasa (21/10).
Ia menambahkan, kondisi tersebut bukanlah kemajuan, melainkan gambaran ketimpangan ekonomi yang semakin melebar.
Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 8,5 juta orang kelas menengah menyusut sejak 2018, sementara pengangguran pemuda masih tinggi.
Ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri juga menjadi perhatian serius. Utang Indonesia tercatat mencapai US$435,6 miliar per Mei 2025, naik 6,8% dibanding tahun sebelumnya.
Dari angka tersebut, utang pemerintah naik 9,8% menjadi US$209,6 miliar, dengan rasio terhadap GDP meningkat menjadi 40,1%, padahal tahun lalu hanya 29,2%.
