PORTALBOGOR.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif CELIOS (Center of Economic and Law Studies) yakni Bhima Yudhistira menyerukan langkah progresif untuk memperkuat eksperimen Universal Basic Income (UBI), khususnya di wilayah yang memiliki kelebihan dana APBD dan Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam.
Bhima menyebut bahwa eksperimen ini berpotensi melampaui efektivitas bantuan sosial (bansos) yang selama ini diterapkan pemerintah.
Bhima menyoroti bagaimana anggaran bansos kerap kali tergerus biaya administrasi dan operasional yang signifikan.
"Anggaran bansos itu ada dana fee administrasinya. Kalau ditransfer lewat bank, ada biaya operasional. Biaya monitoring, pengawasan, hingga rapat-rapat juga menghabiskan dana yang tidak sedikit," ujarnya.
Akibatnya, jumlah bantuan yang sampai ke masyarakat menjadi jauh lebih kecil dibandingkan nilai dana yang dianggarkan.
Bansos selama ini dinilai membebani masyarakat dengan persyaratan yang rumit. Syarat penerima, verifikasi, hingga mekanisme pengawasan membuat dana tidak selalu efektif.
Bhima mengusulkan bahwa Universal Basic Income (UBI) atau dikenal sebagai Bojonegoro Klunting yang menawarkan solusi tanpa melalui kerumitan birokrasi.
Menurut Bhima, UBI memungkinkan masyarakat langsung menerima dana, tanpa harus melalui mekanisme birokratis yang menyita waktu dan anggaran besar.
"Dana yang diberikan langsung ke masyarakat ini sepenuhnya dipercayakan kepada mereka untuk membelanjakannya sesuai kebutuhan. Ini menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan penerima manfaat," jelasnya.
