PORTALBOGOR.COM, KOTA BOGOR - Kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia, termasuk produk UMKM Kota Bogor, mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bogor.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menekankan pentingnya langkah cepat dan strategis untuk melindungi keberlangsungan bisnis UMKM di Kota Bogor yang sedang giat berkembang, terutama yang berorientasi ekspor.
Saat ini, Kota Bogor memiliki lebih dari 78.000 pelaku UMKM, dengan total nilai ekspor pada tahun 2023 mencapai USD 8.530.259,50.
Dari jumlah tersebut, 65 UMKM telah berhasil menembus pasar internasional, dengan produk unggulan seperti makanan sehat (tempe dan keripik), keramik, dan alas kaki. Namun, produk-produk tersebut kini menghadapi tantangan besar akibat pemberlakuan tarif impor baru oleh AS.
“Kebijakan ini pasti akan memberikan dampak signifikan pada UMKM kita yang telah membuka pasar di AS. Saya meminta Pemkot terutama Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan & Perindustrian (KUKMDAGIN) Kota Bogor agar mendampingi dan memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha untuk menghadapi tantangan ini,” ujar Dedi Mulyono pada Selasa (8/4/2025).
Dedi Mulyono juga menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi dampak negatif lainnya jika masalah ini tidak segera diantisipasi.
“Angka pengangguran kita sudah tinggi, jangan sampai kita terlambat mengantisipasi hal ini,” tukas Dedi.
Untuk mengatasi tantangan ini, Dedi Mulyono menyarankan beberapa langkah strategis yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor. Salah satunya adalah diversifikasi pasar ekspor untuk mendorong UMKM Kota Bogor mencari pasar alternatif selain Amerika Serikat, seperti negara-negara di kawasan ASEAN, Timur Tengah, maupun Eropa.
Selain itu, Dedi Mulyono juga menyoroti pentingnya program penguatan kompetensi UMKM Kota Bogor. Ia menekankan perlunya fasilitasi pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk.
