PORTALBOGOR.COM, KOTA BANDUNG - Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan kompak meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk kekecewaan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai melukai martabat lembaga legislatif dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar Jumat, 16 Mei 2025.
Ketegangan mencuat sejak pernyataan Dedi Mulyadi dalam kegiatan Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut dianggap melecehkan kewenangan DPRD, mengakibatkan hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jawa Barat memanas.
Puncaknya terjadi saat Dedi Mulyadi tidak hadir dalam sidang penting itu dan hanya mengutus Wakil Gubernur Jawa Barat yakni Erwan Setiawan sebagai perwakilan.
"Pernyataan Gubernur pada saat Musrenbang di Cirebon beberapa hari lalu menyinggung marwah DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami minta Gubernur memberikan klarifikasi," ujar Doni Maradona Hutabarat, anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar dalam interupsinya.
Protes itu tak berhenti pada urusan etika politik saja. Dalam wawancara dikanal YouTube Metro TV, Doni turut menyoroti isu krusial yang hingga kini tak kunjung ditangani serius oleh pemerintah provinsi yaitu tragedi jalan tambang yang telah merenggut ratusan nyawa.
Doni mencontohkan kondisi memprihatinkan di ruas Parungpanjang–Cigudeg–Rumpin–Rancabungur, Kabupaten Bogor. Jalur tersebut telah lama menjadi lokasi kecelakaan maut akibat aktivitas truk tambang yang melanggar jam operasional. Korban didominasi oleh warga sipil, termasuk pelajar.
"Kemarin saya dapat informasi dari konstituen saya disana, dan beritanya pun ramai. Ada anak sekolah, siswa SMK Permatasari, Kecamatan Rumpin, yang menjadi korban. Ia tewas terlindas truk angkutan tambang di jalan itu," ujar Doni dalam siaran langsung Metro TV.
Tak hanya soal korban jiwa, Doni juga menyentil proyek infrastruktur yang dinilainya penuh manipulasi pencitraan.
