Misi Dadeng Wahyudi Maju 2024 Di DPR RI, Targetkan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat

PORTAL BOGOR, Cibinong - Pansus DPRD Kabupaten Bogor membahas Rancangan Peraturan Daerah pemekaran Kabupaten Bogor Barat telah bergulir sejak tahun 2006. Namun hingga kini, isu tersebut tidak kunjung terealisasi sampai menghadirkan beragam pertanyaan bagi masyarakat Kabupaten Bogor Barat.

Salah satu tokoh Kabupaten Bogor wilayah barat yakni Dadeng Wahyudi, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor yang berasal dari Komisi IV fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan (Dapil) V, turut menyayangkan akan mandeknya proses pemekaran tersebut.

Dadeng Wahyudi selaku mantan Ketua Pansus Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat juga turut membandingkan proses pemekaran Kabupaten Bogor Barat dengan Papua Barat yang dapat terealisasi.

"Mandeknya pemekaran ini dikarenakan ada Moraturium dari Presiden RI (yang merupakan) kewenangan seorang Presiden. Cuman kita juga saat kemarin bertanya kenapa Papua barat bisa mekar?" kata Dadeng Wahyudi.

Dadeng Wahyudi mengungkapkan, bahwa ia berharap pada 2024 nanti, untuk moraturium DOB Kab. Bogor Barat dapat dicabut. Sehingga, itulah yang menjadi misi bagi Dadeng di DPR RI kelak.

"Saya mengharapkan pada tahun 2024 mendatang moratorium dicabut supaya Kabupaten Bogor Barat bisa mekar," ujar Dadeng Wahyudi.

Dadeng Wahyudi juga, berharap pada Pileg 2024 nanti dapat dilakukan secara terbuka.

"Kalau mudah-mudahan pilegnya (dilakukan) proporsionalnya (secara) terbuka. Saya mengharapkan ada orang Bogor Barat yang masuk ke Senayan," ujar Dadeng Wahyudi.

"Misi utama adalah agar wilayah Bogor (Kabupaten) Bagian Barat ini mekar, kalau ngga akan terus kita tanya dan perjuangkan kenapa?," sambungnya.

Dadeng Wahyudi juga menuturkan, bahwa persiapan dalam hal anggaran dan wilayah sudah cukup. "Padahal dari segi anggaran itu sudah siap, dari segi wilayah sudah cukup memungkinkan, dan dari segi perkembangan pembangunan ini yang menjadi masalah," katanya.

Dadeng Wahyudi menuturkan, bahwa permasalahan kini yang menjadi polemik di Kabupaten Bogor adalah pembangunan yang belum juga merata.

"Lantaran (jika) dilihat dari sisi pembangunan Pemerintah Daerah yang tidak akan merata. Karena luas wilayah Kabupaten Bogor ini yang cukup luas dan jarak pun terlalu jauh. Dalam menangani rentang kendalinya sampai dengan wilayah Jasinga hingga Cariu yang jauh banget," tuturnya.

"Makanya dari sisi jarak ini, saya kira akan banyak lagi permasalahan kalau ini dipaksakan (oleh) Kabupaten Bogor (jika) tetap menjadi satu," sambungnya.

Anggota  DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil V itu pun menyampaikan bahwa pemekaran tersebut menjadi hal yang wajib.

"Karena itu Pemekaran Bogor Barat (Kabupaten) hukumnya wajib. Selama ini saya belum banyak mendengar informasi dimedia koran cetak maupun online bahwa ada anggota kita diparlemen bicara tentang persoalan pemekaran Bogor Barat (Kabupaten) secara maksimal," kata Dadeng Wahyudi.

"Alasannya hanya moratarium, mudah-mudah nanti ditahun 2024 akan ada yang masuk di Senayan," 

Dadeng juga menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor bagian Barat memiliki wilayah dan anggaran yang lebih besar jika dibandingkan dengan Pangandaran.

"Bicara soal Bogor Barat ini, jika di bandingkan dengan wilayah Pangandaran (perbedaannya) jelas sangat jauh. Apalagi bicara soal anggaran Kabupaten Bogor (perbedaan) ini sangat besar karena luas (lebih besar)," ujarnya.

"Kalau pun saat ini Bogor barat itu luas dan besar, seperti wilayahnya yang memiliki perusahan yang bersumber dari alam. Seperti yang diketahui yaitu (terdapat) perusahaan pertambangan seperti ANTAM, dan kita memiliki Indonesia Power, Bentonit dan galian C lainnya" kata Dadeng Wahyudi.

Bagi Dadeng Wahyudi, Kabupaten Bogor Barat sudah layak untuk dimekarkan karena juga dilihat dari jumlah dan luas kecamatan, sektor pendidikan, hingga unsur infrastruktur kesehatan.

"Bogor Barat (Kabupaten) yang kemudian memiliki dari keluasan yang terdiri 14 kecamatan, maka dari itu kita ini sudah sangat layak,"

"Dari segi pendidikan, Bogor Barat (Kabupaten) memiliki kampus yang cukup bagus-bagus, dan kemudian Rumah Sakit (infrastruktur) yang memiliki tipe memadai, (bahkan) tak hanya itu pasar pun sudah berkembang," ucapnya.

Dadeng Wahyudi pun miminta kepada Presiden Jokowi untuk dapat mencabut moratarium dan kepada anggota DPR RI yang kini masih memiliki masa bakti dapat memperjuangkan pemekaran Kabupaten Bogor Barat.

"Karana para tokoh-tokoh Bogor Barat (Kabupaten) menurut hematnya sejauh ini sudah maksimal, bahkan saya pun mengikuti keinginan-keinginan (para tokoh) Bogor Barat (Kabupaten), mereka sejauh ini sudah maksimal artinya penuh harap dan mendukung," ujarnya.

"Hanya saja disinyalir dari para pemangku kebijakannya saja yang tinggal melakukan pencabutan moraturium," kata Dadeng Wahyudi.

Diketahui bahwa Dadeng Wahyudi dicalonkan dari partai PKS untuk maju dipencalonan DPR RI, dan itu salah satu misinya.

"Saya yang akan berangkat ke DPR RI, doakan saja saya,"

"Iya misi saya (untuk) bagaimana Bogor Barat (Kabupaten) bisa mekar," pungkasnya.(***)