Menteri ATR BPN Resmikan Loket Layanan Pertanahan di Kabupaten Bogor I

PORTALBOGOR.COM, CIBINONG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yakni Hadi Tjahjanto meresmikan loket layanan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I pada Jumat, 19 Januari 2024. 

Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan untaian melati dan penandatanganan prasasti oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa Kantah Kabupaten Bogor I melayani sekitar 33 Kecamatan dengan total layanan hampir 120.000 layanan setiap tahunnya. 

Layanan pertanahan di Kantah tersebut memberikan kontribusi positif kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, terutama dalam penambahan nilai ekonomi dari hak tanggungan yang beredar di masyarakat hingga mencapai sekitar Rp 17 triliun.

"Paling tidak kalau kita lihat data, hampir Rp 17 triliun penambahan nilai ekonomi dari hak tanggungan yang beredar di masyarakat. Kantah Kabupaten Bogor I ini juga memberikan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) berupa BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), PPh (Pajak Penghasilan) yang tentunya memberikan warna kepada Pemerintah Kabupaten Bogor," tutur Hadi Tjahjanto pada Jumat (19/01).

Hadi Tjahjanto menyampaikan apresiasinya terhadap Kantah Kabupaten Bogor I karena telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). 

Ia juga menyebut adanya 7 Layanan Prioritas yang diberikan oleh Kantah tersebut kepada masyarakat Kabupaten Bogor, dan menekankan komitmen pihaknya untuk memberikan layanan terbaik.

"Tujuh layanan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan cakupan layanan yang begitu luas, wajar apabila Kantah Kabupaten Bogor I meningkatkan performa layanannya dengan loket yang benar-benar representatif kepada masyarakat. Saya apresiasi Kantah Kabupaten Bogor I yang telah menyediakan tempat terbaik untuk melayani masyarakat," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Kantah Kabupaten Bogor I juga terlibat dalam program strategis nasional, yaitu pendaftaran tanah sebanyak 1,4 juta bidang, dengan 1,1 juta bidang tanah sudah terdaftar. 

Menteri ATR/Kepala BPN berharap sisa bidang tanah yang belum terdaftar, sekitar 300.000 bidang, dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga Bogor bisa dideklarasikan sebagai Kabupaten Lengkap.

Hadi Tjahjanto menyampaikan keyakinannya bahwa dengan kerja keras, dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan unsur Forkopimda, tujuan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dapat tercapai. 

"Saya yakin dengan kerja keras dan  dukungan dari pemerintah daerah, para APH (aparat penegak hukum), dan seluruh unsur Forkopimda, tujuan kita memberikan layanan terbaik kepada masyarakat insyaallah bisa tercapai," lanjut Hadi Tjahjanto.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Inspektur Jenderal, R.B. Agus Widjayanto; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Rudi Rubijaya beserta jajaran. Turut hadir, Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin; Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu; serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.***

(Dede Surya)