Dinilai Adu Domba Mahasiswa, PJ Bupati Bogor Tidak Ciptakan Iklim Kondusif Jelang Pilkada

PORTAL BOGOR, Cibinong - Bumi Tegar Beriman kembali heboh dengan pernyataan PJ Bupati Bogor yang mengatakan sejumlah aktivis HMI MPO yang menggelar aksi di Pemda Kab Bogor dan Gedung Tegar Beriman adalah HMI MPO Ilegal.

PJ Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengklaim jika aktivis yang duduk ngopi bareng bersamanya adalah HMI MPO yang legal.

Pernyataan PJ Bupati Bogor tersebut mengundang keprihatinan aktivis Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Rahmatullah alias Along.

Kepada wartawan, Along mengatakan gaya komunikasi PJ Bupati Bogor sangat ngawur, karena menempatkan legal dan ilegal dalam dunia pergerakan mahasiswa.

Menurut Along, seharusnya PJ Bupati Bogor menjawab apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa tersebut, bukan mendatangkan kelompok mahasiswa lainnya ke Pendopo Bupati.

"LPKP sangat prihatin dengan statemen PJ Bupati Bogor. Pernyataannya ini tidak menciptakan kondusifitas di Bumi Tegar Beriman, jelang Pilkada serentak," jelas Along.

Menurut Along, dengan adanya pernyataan PJ Bupati Bogor Asmawa Tosepu tersebut, semangat para aktivis pun akan bangkit dan bisa banyak aksi di gelar di Bumi Tegar Beriman.

"Pernyataan PJ Bupati Bogor memancing aktivis untuk lebih agresif menggelar aksi di Pemda Cibinong. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, maka kondusifitas Kabupaten Bogor jelang Pilkada akan terganggu," jelas Along.

Menurut Along, menyelesaikan permasalah dengan aktivis bukan harus dengan mendatangkan aktivis lainnya untuk diadu domba.

"Ini kesannya PJ Bupati Bogor mengadu domba antar aktivis atau mahasiswa di Bumi Tegar Beriman. LPKP sangat menyayangkan tindakan PJ Bupati Bogor," kata Along.

Karena dinilai tidak bisa menciptakan iklim yang kondusif untuk Pilkada serentak 2024 nanti, LPKP pun menyarankan agar Mendagri segera mengevaluasi kinerja PJ Bupati Bogor Asmawa Tosepu.

"Saya yakin, aksi atau demo yang akan digelar oleh HMI MPO yang disebut ilegal oleh PJ Bupati Bogor akan semakin banyak dan itu akan membuat kacau Pilkada Kabupaten Bogor. Karena itu, LPKP menyarankan kepada Mendagri untuk mengevaluasi PJ Bupati Bogor," pinta Along.

Sebelumnya diberitakan, PJ Bupati Bogor mengundang sejumlah aktivis HMI MPO Kota Bogor untuk beraudiensi.

Selepas audiensi, kepada wartawan PJ Bupati Bogor mengatakan jika aktivis HMI MPO yang legal adalah yang saat ini sedang bersamanya.

Sedangkan aktivis HMI MPO yang sebelumnya menggelar aksi di Tegar Beriman dan Gedung Kemendagri adalah aktivis HMI MPO Ilegal. (***)