Bukan Sekedar Soal Perbup ADD, Anggota DPRD Jabar Singgung Soal Ini Sebagai Penyebab Gaji Perangkat Desa Belum Cair

PORTALBOGOR.COM, Cigudeg — Dalam satu pekan ini, Pemkab Bogor diributkan dengan aksi perangkat desa se-Kabupaten Bogor yang mengeluhkan gajinya selama tiga bulan yang belum cair juga.

Keluhan perangkat desa ini pun mendapat atensi dari masyarakat Kabupaten Bogor hingga anggota DPRD Kabupaten Bogor.

Terkini, anggota DPRD Jabar Asep Wahyu Wijaya juga ikut menyoroti soal Perbup ADD yang belum selesai, sehingga mengakibatkan gaji perangkat desa belum bisa dicairkan.

Menurut Asep Wahyu Wijaya, adanya kegaduhan dari para perangkat desa tersebut, dirinya sempat mencari tahu akar masalahnya. 

"Tugas saya cuma satu, menghubungi orang yang dekat dengan Kang Iwan Setiawan, ini ribut nih (kepala Desa) masalah apa? Saya kan tidak bisa, sebagaimana anggota dewan di Kabupaten Bogor. Saya pasti teriak, karena kewenanganya di mereka di Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, kenapa memang Plt Bupati Bogor, kalau harus ada ijin atau defenitif atau jangan sampai duitnya tidak ada, kan itu problem," ujar Asep Wahyu Wijaya kepada wartawan, Kamis (30/3/2023) di Cafe Leuwiliang. 

Asep Wahyu juga memaparkan, seharusnya masalah seperti ini bisa menjadi skala prioritas dalam hal perencanaan dan perlunya ketegasan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. 

"APBD itu bukan dalam tas loh, itu tahun berjalan kalau kita cerita. Misal APBD kita 7 trilyun, kita bagi 12 bulan jadi  600 an milyar uang itu masuk. Terus naik sampai lah kemudian di tahun akhir perkumpulan 7 trilyun sebagaimana yang kita asumsikan dan kita rencanakan. Jadi APBD itu asumsi, bukan duit cash atau real itu bukan, dan itu akan masuk sesuai dengan asumsi perhitungan yang matang pada tahun yang berjalan. Disitu akan bicara ketegasan seorang pemimpin untuk menentukan skala prioritas mana yang akan ditentukan," papar Asep Wahyu Wijaya.

Lebih lanjut Asep Wahyu Wijaya mempertanyakan, apakah uang alokasi ADD tersebut sudah ada atau belum ada? Ataupun bila ada untuk bisa cepat dikeluarkan sambil menunggu peraturan administrasi selesai. 

"Jangan sampai ngomongnya sedang diurusin ke gubernur, ke mendagri tapi ternyata uangnya tidak ada. Kalau uangnya ada, kenapa tidak di bulan Februari, ketika uang masuk di bulan Januari? Karena banyak uang masuk dari pajak dari bulan Januari itu, semacam hotel bayar pajak perbulan misalkan. Itukan menjadi pendapatan kabupaten, jadi pertanyaan itu bukan dari administrasi surat menyurat itu saja, tapi soal uangnya?" cetus Asep Wahyu Wijaya.  

Selain itu, Asep Wahyu Wijaya berharap Pemkab Bogor bisa bekerja secara proaktif, sehinga tidak menunggu adanya kegaduhan baru pekerjaan dikebut. 

"Kemaren saya saya dengar, akan dicairkan minggu depan, nah kan gitukan bahasanya setelah ramai. Jadi reaktif, ada ribut soal alokasi ADD itu bereaksi ketika dibawa ribut, tapi tidak proaktif sejak awal dengan menyisihkan anggarannya," tutup Asep Wahyu Wijaya. (***)